HAM (HAK ASASI MANUSIA )

PENDAHULUAN

 Latar Belakang

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu issu penting

dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Namun masih

banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik,

banyak pihak yang masih ragu-ragu akan penegakan hak asasi manusia di

Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia, dan

faktor penyebab kurang ditegakannya HAM di Indonesia, termasuk kolerasi

penegakan HAM dengan kegiatan keagamaan dan hukum dari agama yang di anut

oleh masyarakat.

·         Tujuan Permasalahan

Tujuan dari mengangkat materi tentang penegakan hak asasi manusia dan

hubungannya dengan islam diantaranya adalah :

Ø Untuk mengetahui lebih dalam tentang apa,bagaiman dan untuk

apa penegakan HAM itu.

Ø Untuk mengetahui sejauh mana HAM di Indonesia itu di tegakan.

Ø Sejauh mana peran agama sebagai sumber hukum yang berkaitan

dengan penegakan HAM dan arti HAM dalam prespektif islam.

·         Manfaat permasalahan

Manfaat dari pangambilan judul tentang penegakan HAM di Indonesia dan

hak asasi manusia dalam perspetif islam yaitu:

Ø Dapat memecahkan permasalahan tentang HAM yang ada di

Indonesia dan di seluruh dunia.

Ø Dapat mengetahui sumber hukum tentang penegakan HAM.

Ø Dapat mengetahui kolerasi antara HAM dengan islam.

·         Alasan Pemilihan Masalah

P engambilan materi ini sangatlah cocok dengan kondisi dan situasi yang

berada di Indonesia dan di dunia saat ini. Sehingga perlu pengggalian tentang

pengertian HAM dan fungsi HAM serta hubungan HAM dengan agama sebagai

sumber hukum di samping hukum positif. Sebagai manusia yang memiliki

kepedulian dan di berikan rasa kemanusiaan maka patut kita sebagai manusia

yang beradab memilki dasar hukum yang diperlukan untuk penegakan HAM,

sehingga penegakan HAM dapat dilakukan dengan baik.

PEMBAHASAN

·         Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi

manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan, mencangkup hak hidup, hak

kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Ini berarti bahwa sebagai

anugerah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari

eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu

kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia

kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi

manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan

kondisi yang manusiawi.1 Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu

yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu, banyak pendapat yang

mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah “kekuasaan dan keamanan” yang

dimiliki oleh setiap individu dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.

Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat

dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.

Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini

merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak

asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.

Definisi hak asasi manusia menurut para ahli, antara lain :

John Locke menyatakan macam-macam Hak Asasi Manusia yang pokok adalah:

a. Hak hidup (the rights to life);

b. Hak kemerdekaan (the rights of liberty);

c. Hak milik (the rights to property).

Thomas Hobbes menyatakan bahwa satu-satunya Hak Asasi Manusia adalah hak

hidup.

·         Kasus Ham Yang Dialami Wanita

Pada pertengahan bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota lain. Di tengah penjarahan, pembakaran serta pembunuhan, perempuan etnik Tionghoa dijadikan sasaran perkosaan dalam penyerangan massal pada komunitas Tionghoa secara umum.

Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, sebuah organisasi masyarakat yang memberi bantuan pada korban kerusuhan, mencatat adanya 152 perempuan yang menjadi korban perkosaan, 20 diantaranya kemudian dibunuh. Tim Gabungan Pencari Fakta, yang didirikan pada tahun yang sama oleh pemerintahan Habibie untuk melakukan investigasi terhadap kerusuhan ini, menghasilkan verifikasi terhadap 76 kasus perkosaan dan 14 kasus pelecehan seksual.

Atas tuntutan para pejuang hak perempuan akan pertanggungjawaban negara atas kejadian ini, tercapai kesepakatan dengan Presiden RI untuk mendirikan sebuah komisi independen di tingkat nasional yang bertugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia.

Komnas Perempuan memaknai ‘Kekerasan terhadap Perempuan’ sesuai dengan definisi pada deklarasi yang dikeluarkan pada Konperensi HAM di Wina pada tahun 1993 dan sudah merupakan hasil sebuah konsensus internasional. Definisi ini mencakup kekerasan yang dialami perempuan di dalam keluarga, dalam komunitas maupun kekerasan negara. Pada konferensi internasional ini juga ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM, dan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Fokus perhatian Komnas Perempuan pada saat ini adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai buruh migran; perempuan korban kekerasan seksual yang menjalankan proses peradilan; perempuan yang hidup di daerah konflik bersenjata; dan, perempuan kepala keluarga yang hidup di tengah kemiskinan di daerah pedesaan.

Pada saat ini, Komnas Perempuan mempunyai 17 komisioner yang berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari segi agama dan suku, umur dan jenis kelamin, maupun dari segi disiplin ilmu dan profesi. Mereka dipilih melalui proses nominasi oleh para komisioner periode terdahulu yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama atas fasilitas dari sebuah tim independen.

Peran

Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan mengambil peran sebagai berikut :

1.     menjadi pusat sumber (informasi) tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM;

2.     menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada kepentingan korban;

3.     menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebijakan, termasuk perangkat dan sistem hukum serta sistem dan kapasitas penanganan/pelayanan bagi korban yang memberi perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan;

4.     menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis jender secara berkala dengan bekerja sama dengan institusi-institusi HAM lainnya;

5.     menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

·         Macam-Macam HAM

1. Hak asasi pribadi(personal right) Contohnya :

Hak mengemukakan pendapat

Hak memeluk agama

Hak beribadah

Hak kebebasan berorganisasi/berserikat

2. Hak asasi ekonomi (property right) Contohnya :

Hak memiliki sesuatu

Hak membeli dan menjual

Hak mengadakn suatu perjanjian/kontrak

Hak memilih pekerjaan

3.Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam

keadilan hukum

dan pemerintahan(right of legal equality) Contohnya :

Hak persamaan hukum

Hak asas praduga tak bersalah

Hak untuk diakui sebagai WNI

Hak ikut serta dalam pemerintahan

Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu

Hak mendirikan partai politik

4. Hak asasi politik(political right)

Hak untuk diakui sebagai WNI

Hak ikut serta dalam pemerintahan

Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu

Hak mendirikan partai politik

5.Hak asasi sosial dan budaya(social and cultural right)

Hak untuk memilih pendidikan

Hak mendapat pelayana kesehatan

Hak mengembangkan kebudayaan

6. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan

hukum(procedural right)

Hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil

dalampenggeledahan,penangkapan,peradilan dan pembelaan hukum

·         Penegakan HAM

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak

asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai

dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas

kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas

penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya

sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu

keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk

melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan

untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada

kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan

hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hak

memperoleh air dan udara yang bersih, rasa aman, penghidupan yang layak, dan

lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi

juga seluruh warga masyarakat untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat

dipenuhi secara konsisten dan

berkesinambungan.

Pendidikan Kewarganegaraan semester 1&2 aangrapeialmudashir.wordpress.com 4

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upayaupaya

penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan

dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun

kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun ketiadaan penegakan hukum

dan ketertiban akan mengHAMbat pencapaian masyarakat yang berusaha dan

bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut

menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk

itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan

dan kedamaian.

2.4 Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Program penegakan hukum dan hak asasi manusia bertujuan untuk

melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan norma hukum,

norma sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam proses

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Dalam

kurun waktu lima tahun kedepan, penegakan hukum dan hak asasi manusia

menjadi tumpuan penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka

merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dengan

mengutamakan tiga agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia, yaitu:

pemberantasan korupsi; anti-terorisme; dan pembasmian penyalahgunaan

narkotika dan obat berbahaya. Untuk itu penegakan hukum dan hak asasi manusia

harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:

a. Partisipasi aktif daerah dalam penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi

melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004–2009;

Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004–2009;

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk

Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015;

b. Dukungan aktif daerah dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia (RANHAM) 2004–2009 sebagai gerakan nasional.

·         Tipologi dan Praktik Pelanggaran HAM di Indonesia

Pendekatan pembangunan yang mengutamakan "Security Approach"

selama lebih kurang 32 tahun orde baru berkuasa "Security Approach" sebagai

kunci menjaga stabilitas dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan demi

pertumbuhan ekonomi nasional. Pola pendekatan semacam ini, sangat berpeluang

menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah, karena stabilitas

ditegakan dengan cara-cara represif oleh pemegang kekuasaan.

Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh orde baru selama lebih kurang

32 tahun, dengan pemusatan kekuasaan pada Pemerintah Pusat nota bene pada

figure seorang Presiden, telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat atas

negara sebagai akibat dari penguasaan para pemimpin negara terhadap rakyat.

Pembalikan teori kedaulatan rakyat ini mengakibatkan timbulnya peluang

pelanggaran hak asasi manusia oleh negara dan pemimpin negara dalam bentuk

pengekangan yang berakibat mematikan kreativitas warga dan pengekangan hak

politik warga selaku pemilik kedaulatan, hal ini dilakukan oleh pemegang

kekuasaan dalam rangka melestarikan kekuasaannya.

Pendidikan Kewarganegaraan semester 1&2 aangrapeialmudashir.wordpress.com 5

Kualitas pelayanan publik yang masih rendah sebagai akibat belum

terwujudnya good governance yang ditandai dengan transparansi di berbagai

bidang. akuntabilitas, penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratisasi.

Serta belum berubahnya paradigma aparat pelayan publik yang masih

memposisikan dirinya sebagai birokrat bukan sebagai pelayan masyarakat, hal ini

akan menghasilkan pelayanan publik yang buruk dan cenderung untuk timbulnya

pelanggaran hak asasi manusia.

Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal telah melahirkan berbagai

tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama

kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat.

Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan masih sering terjadi,

walaupun Perserikatan Bangsa- Bangsa telah mendeklarasikan hak asasi manusia

yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai

hak akan kebebasan dan martabat yang setara tanpa membedakan; ras, warna

kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin. Namun faktanya

adalah bahwa instrumen tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi

perempuan.

·         Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM di Indonesia

Pendekatan Security yang terjadi di era orde baru dengan mengedepankan

upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan semu dan berpeluang besar

menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh terulang

kembali, untuk itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, pendekatan

hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini terbukti tidak memuaskan

masyarakat, bahkan berdampak terhadap timbulnya berbagai pelanggaran hak

asasi manusia, untuk itu desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan

berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu

dilanjutkan, otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak

boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjutkan dan dilakukan pembenahan atas

segala kekurangan yang terjadi.

Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa

menjadi pelayan masyarakat dengan cara mengadakan reformasi di bidang

struktural, infromental, dan kultular mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan

kualitapelayanan public untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran

hak asasi manusia oleh pemerintah.

Perlu penyelesaian terhadap berbagai Konflik Horizontal dan Konflik

Vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang

melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat dengan

acara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana dan adil.

Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan

yang sama bagi semua hak asasi manusia di bidang politik, ekonomi, sosial,

budaya, sipil, dan bidang lainnya, termasuk hak untuk hidup, persamaan,

kebebasan dan keamanan pribadi, perlindungan yang sama menurut hukum, bebas

Pendidikan Kewarganegaraan semester 1&2 aangrapeialmudashir.wordpress.com 6

dari diskriminasi, kondisi kerja yang adil. Untuk itu badan-badan penegak hukum

tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap perempuan, lebih konsekuen dalam

mematuhi Konvensi Perempuan sebagaimana yang telah diratifikasi dalam

Undang undang No.7 Tahun 1984, mengartikan fungsi Komnas anti Kekerasan

Terhadap Perempuan harus dibuat perundang-undangan yang memadai yang

menjamin perlindungan hak asasi perempuan dengan mencantumkan sanksi yang

memadai terhadap semua jenis pelanggarannya.

·         Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam

Ide mengenai HAM juga terdapat dalam Islam, yang telah tertuang dalam

syari’ah sejak diturunkannya Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran tauhid.

Tauhid dalam islam mengandung arti bahwa hanya ada satu pencipta bagi alam

semesta. Ajaran dasar pertama dalam Islam adalah la ilaha illa Allah (tiada Tuhan

selain Allah SWT). Seluruh alam dan semua yang ada dipermukaan bumi adalah

ciptaan Allah, semua manusia, hewan, tumbuhan dan benda tak bernyawa berasal

dari Allah. Dengan demikian, dalam tauhid terkandung ide persamaan dan

persaudaraan seluruh manusia.

Dari ajaran dasar persamaan dan persaudaraan manusia tersebut, timbullah

kebebasankebebasan manusia, seperti kebebasan dari perbudakan, kebebasan

beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Dari situ pulalah

timbul hak-hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak memiliki harta, hak

berbicara, hak berpikir dan sebagainya.

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang

umum dikenal. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara

maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja

menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai

kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak

tersebut.

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk

kepentingan manusia, lewat syari’ah Islam yang diturunkan melalui wahyu.

Menurut syari’ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan

tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya

adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa

pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya

kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya

tanggung jawab itu sendiri.

Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan,

kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia.8 Persamaan, artinya

Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama,

satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainya

hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah

dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, yang artinya sebagai berikut : “Hai manusia,

sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa.”

Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan

penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur’an sebagai sumber

hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta

kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut

pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat

dalam Al-Qur’an, antara lain :

Pendidikan Kewarganegaraan semester 1&2 aangrapeialmudashir.wordpress.com 7

Ø Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup

dan penyediaan

sarana kehidupan, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 32. Di samping itu,

Al-Qur’an juga

berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat.

Al-Qur’an juga menjelaskan dalam sekitas 150 ayat tentang ciptaan dan

makhluk-makhluk,

Ø serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam Surat Al-Hujarat

ayat 13.

Ø Al-Qur’an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang

yang berbuat

zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat

yang

diungkapkan dengan kata-kata : 􀂵adl, qisth dan qishash.

Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai

larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan

mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh Surat Al-Kahfi ayat 29.

Begitu juga halnya dengan Sunnah Nabi. Nabi MuHAMmad saw telah

memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap

HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk

memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang

yang berbeda agama, melalui sabda beliau.

“ Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahid (seorang yang telah

dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di

luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak

rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.” Pengaturan lain mengenai HAM

dapat juga dilihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada’. Kedua naskah

yang berkenaan dengan Nabi ini kemudian menjadi masterpeacenya HAM dalam

perspektif Islam.

Piagam Madinah adalah suatu kesepakatan antara berbagai golongan di

Madinah dalam menegakkan ikatan kebersamaan dan kemanusiaan. Adapun

golongan masyarakat di Madinah pada masa itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu

golongan Islan yang terdiri dari golongan Anshar dan Muhajirin, golongan Yahudi

dan para penyembah berhala. Di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti

ituNabi saw berusaha membangun tatanan kehidupan bersama yang dapat

menjamin hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Prakteknya, Nabi saw

mempererat persaudara Muhajirin dan Anshar berdasarkan ikatan akidah.

Sedangkan terhadap mereka yang berlainan agama, beliau mempersatukannya atas

ikatan sosial politik dan kemanusiaan. Bukti konkretnya adalah adanya

kesepakatan yang tertuang dalam piagama Madinah tersebut. Adapun inti dari

Piagam Madinah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan,

persatuan, kebebasan, toleransi beragama, perdamaian, tolong menolong dan

membela yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari serangan musuh.

Berikut adalah substansi ringkasan dari Piagam Madinah .Deklarasi Islam

Universal tentang Hak Asasi Manusia Deklarasi ini disusun dalam Konferensi

Islam di Mekkah pada tahun 1981.

Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar,

yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Dalam

pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dalam

Pendidikan Kewarganegaraan semester 1&2 aangrapeialmudashir.wordpress.com 8

Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT, dan hanya Allah

sebagai hukum dan sumber dari segala HAM.Salah satu kelebihan dari deklarasi

ini adalah bahwa teksnya memuat acuanacuan yang gamblang dan unik dari

totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah serta

hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metodemetode

yang dianggap sah menurut hukum Islam.

Dalam deklarasi ini antara lain dijelaskan bahwa :

1. Penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum (pasal IV a).

2. Setiap individu dan setiap orang wajib berjuang dengan segala cara yang

tersedia untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak ini (pasal IV c dan d).

3. Setiap orang tidak hanya memiliki hak, melainkan juga mempunyai kewajiban

memprotes ketidakadilan (pasal IV b).

4. Setiap muslim berhak dan berkewajiban menolak untuk menaati setiap perintah

yang bertentangan dengan hukum, siapa pun yang memerintahkannya (pasal IV

e).

KESIMPULAN

Tuntutan untuk menegakan hak asasi manusia sudah sedemikian kuat, baik di

dalam negeri maupun melalui tekanan dunia internasional, namun masih banyak

tantangan yang dihadapi untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak; masyarakat,

politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers, agar upaya penegakan hak asasi manusia

bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama.

Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum,

dan elit politik agar penegakan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan apa

yang dicita-citakan. Sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk

mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia dimasa lalu tidak terulang kembali di masa

sekarang dan masa yang akan datang.

Dari pembahasan mengenai HAM di atas dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa

Islam itu adalah agama yang asy-syumul (lengkap). Ajaran Islam meliputi seluruh aspek

dan sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia,

mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan manusia yang berskala besar.Dan tentu

saja telah tercakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap HAM.

Memang tidak dalam suatub dokumen yang terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat suci

Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw.

PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur AlHAMdulillah kehadirat Allah Swt. Akhirnya

penyusun dapat menyelesaikan Makalah ini dengan lancar walupun dalam pelaksanaanya

masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, segala hal yang mengenai Penegakan

Hak Asasi Manusia tidak akan seluruhnya terselesaikan tanpa adanya keinginan yang

kuat untuk mengkaji diri sndiri. Makalah ini juga telah menginspirasi penyusun untuk

lebih peduli tentang penegakan HAM.

Banyak ilmu dan pengetahuan yang penyusun dapatkan dari pembuatan makalah

ini. Hal yang sebelumnya penyusun tidak ketahui menjadi lebih jelas dan dapat

dimengerti. Penyusun menjadi lebih berkeinginan untuk terus belajar dan mempelajari

arti HAM dan juga ilmu –ilmu yang lainnya. Makalah merupakan sarana yang tepat untuk

mengkaji ilmu dan pengetahuan. Sehingga makalah sangatlah berperan dalam

menmyimpulkan isi-isi penting dari sebuah bahan kajian atau materi. Sehingga penyusun

tidak hanya sekedar melaksakan tugas kuliah saja namun benar-benar mendapat ilmu dan

pengetahuan.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu

terselesaikannya makalah ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan yang harus

diperbaiki dalam makalah ini. Semoga mereka yang telah membantu baik moril maupun

materil atas pelaksanaan pembuatan makaah ini mendapat balasan yang setimpal dengan

kebaikannya.